SIMALUNGUN-mediakompas.id
25 Mei 2026 – Ratusan warga masyarakat melakukan aksi unjuk rasa damai di depan gerai Mie Gacoan yang berlokasi di Jalan Asahan, Kecamatan Kabupaten Simalungun, Senin (25/5). Massa yang datang dengan membawa spanduk dan tulisan protes menyampaikan dua poin utama keluhan, yakni tidak diprioritaskannya warga lokal untuk dipekerjakan serta dugaan pajak usaha tersebut belum masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun.
Aksi berlangsung tertib dan damai, dipimpin langsung oleh perwakilan warga yang menyampaikan orasi di hadapan gerai usaha tersebut. Dalam orasinya, perwakilan massa menyatakan bahwa kehadiran usaha kuliner yang kini sedang naik daun itu memang memberikan manfaat ekonomi, namun belum memberikan dampak positif secara langsung bagi masyarakat sekitar dan daerah tempat usahanya berdiri.
“Usaha ini sudah berjalan cukup lama, setiap hari ramai pembeli dan omzetnya tidak sedikit. Tapi sampai saat ini, warga asli Simalungun dan warga sekitar tempat usaha ini berdiri justru tidak diutamakan untuk menjadi tenaga kerja. Banyak warga yang sudah mendaftar dan berkeinginan bekerja, namun yang diterima justru orang dari luar daerah. Ini yang membuat kami kecewa,
Selain soal penyerapan tenaga kerja, warga juga mempertanyakan pajakanya dan ini harus di kawal oleh APH apakah masuk di dalam setoran ke kas daerah atau hanya sampai pada pejabat daerah saja. berdasarkan informasi yang mereka peroleh, kewajiban pajak usaha mulai dari pajak restoran, pajak parkir, hingga jenis pajak daerah lainnya belum disetorkan dan belum tercatat masuk ke kas pendapatan daerah Kabupaten Simalungun.
Dalam aksinya, warga menyampaikan tiga tuntutan utama yang harus segera dipenuhi oleh pihak manajemen Mie Gacoan:
1. Segera memprioritaskan dan menerima warga lokal Kabupaten Simalungun untuk dipekerjakan di berbagai posisi yang dibutuhkan, mulai dari tenaga operasional, keamanan, hingga penjaga parkir;
2. Segera melunasi dan menyetorkan seluruh kewajiban perpajakan dan retribusi daerah yang belum dibayar secara penuh dan transparan ke kas Pemerintah Kabupaten Simalungun;
3. Bersedia duduk bersama melakukan pertemuan dan diskusi baik-baik dengan perwakilan warga serta instansi terkait di lingkungan Pemkab Simalungun untuk membuat kesepakatan bersama yang mengikat agar masalah ini tidak terulang kembali.
Warga juga menegaskan bahwa mereka melakukan aksi sepenuhnya secara damai, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Massa menyatakan bersedia menunggu tanggapan dan sikap dari pihak pengelola maupun pemerintah daerah, dan akan terus bersuara jika hak-hak mereka tidak dipenuhi.
Sampai berita ini diturunkan, pihak manajemen Mie Gacoan belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi dan tuntutan yang disampaikan warga. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polres Simalungun juga telah berada di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi dan memastikan tidak terjadi gangguan ketertiban umum maupun kerusakan fasilitas.
Warga juga meminta perhatian dari DPRD Kabupaten Simalungun dan instansi terkait untuk segera melakukan pengawasan dan pengecekan terkait kewajiban usaha yang beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Simalungun, agar hak rakyat dan hak daerah benar-benar terjaga dan terpenuhi dengan baik.
(Rico simamora/tim)
