Sumatera Barat, mediakompas.id Penemuan tongkang bermuatan sekitar 4.800 m³ kayu Meranti dan Kruing yang diduga berasal dari Kepulauan Mentawai memunculkan tanda tanya besar terkait pengawasan kehutanan di Sumatera Barat. Temuan ini menjadi sorotan berbagai media nasional dan memicu desakan agar Dinas Kehutanan Sumbar segera memberikan klarifikasi resmi.
Muatan kayu tersebut disebut-sebut sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sebelum akhirnya menjadi perhatian aparat penegak hukum. Karena isu ini membawa nama Sumatera Barat, publik menilai pemerintah provinsi harus tampil memberikan penjelasan terbuka.
Asal-Usul Kayu Masih Misteri
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah kayu ribuan meter kubik itu benar berasal dari Mentawai. Masyarakat menunggu penjelasan mengenai:
Perusahaan pemegang izin penebangan,
Jenis perizinan yang digunakan,
Nomor dan validitas dokumen operasi dan pemanenan.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memastikan tidak ada celah dalam proses perizinan maupun pengawasan.
Dokumen Angkutan Jadi Sorotan
Isu lain yang mencuat adalah kelengkapan dokumen pengangkutan kayu. Publik menanti transparansi terkait:
Keberadaan SKSHHK, FAKB, atau dokumen resmi lain,
Kecocokan volume dalam dokumen dengan muatan tongkang,
Pejabat atau instansi yang menerbitkan dan memverifikasi dokumen sebelum keberangkatan.
Kesesuaian administratif dan kondisi fisik dianggap menjadi indikator awal potensi pelanggaran.
Pengiriman 2 November 2025 Dipertanyakan
Informasi yang beredar menyebut pengiriman kayu dalam jumlah besar berlangsung pada 2 November 2025. Publik meminta konfirmasi apakah:
Ada pengawasan langsung dari Dinas Kehutanan Sumbar,
Terdapat laporan resmi aktivitas pengiriman kayu besar di tanggal tersebut.
Pengawasan lapangan merupakan bagian penting dalam rantai kendali hasil hutan.
Koordinasi Antarprovinsi & Penegak Hukum
Temuan tongkang yang diduga sempat terdampar juga memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi Dinas Kehutanan Sumbar dengan:
Aparat penegak hukum, termasuk pihak kepolisian,
Instansi kehutanan provinsi lain yang turut menindaklanjuti temuan ini.
Keterbukaan soal proses koordinasi akan memperjelas langkah pemerintah daerah dalam menangani isu ini.
Potensi Pelanggaran & Perusahaan yang Diawasi
Publik juga ingin mengetahui apakah ada indikasi:
Ketidaksesuaian dokumen,
Kelebihan volume muatan,
Aktivitas perusahaan tertentu yang kini sedang masuk daftar pengawasan intensif.
Informasi ini penting agar isu tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan banyak pihak.
Desakan Klarifikasi Resmi Menguat
Karena kasus ini telah menjadi perhatian nasional, berbagai pihak menilai Dinas Kehutanan Sumbar perlu segera:
Mengeluarkan klarifikasi resmi,
Menjelaskan langkah penanganan yang sedang berjalan,
Menyampaikan rencana penguatan sistem pengawasan dan perizinan.
Publik berharap keterbukaan informasi dapat meredam ketidakpastian dan menjaga reputasi tata kelola kehutanan Sumatera Barat.
(Abdi Novirta.)
