TEBING TINGGI, —MEDIAKOMPAS.ID
Kondisi fisik Kantor Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang terlihat memprihatinkan lantai retak dan berlubang, dinding lembap berlumut, jendela berkarat, serta toilet yang tidak berfungsi bukan sekadar masalah fisik semata. Lebih dari itu, kondisi ini memunculkan dampak yang lebih luas, baik dari sisi psikologis, citra instansi, maupun kualitas pelayanan publik yang seharusnya diwujudkan.
Dinas Pendidikan adalah instansi yang bertugas membina dan menetapkan standar sarana prasarana bagi seluruh sekolah di wilayah kerjanya.
Ketika kantor induknya sendiri terlihat tidak terawat, muncul pertanyaan besar di benak masyarakat, para kepala sekolah, guru, maupun orang tua murid: “Bagaimana instansi ini dapat menetapkan dan mengawasi standar fasilitas pendidikan yang layak, jika kantornya sendiri tidak mampu memenuhi standar dasar yang sama?” Kontradiksi ini melemahkan kewibawaan dinas dalam memberikan arahan kepada sekolah-sekolah.
Kondisi kantor yang tidak terawat juga berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik. Kesan pertama masyarakat yang datang berurusan mulai dari legalisir ijazah, pengurusan mutasi, hingga penyampaian pengaduan menjadi cenderung negatif.
Kantor pemerintah yang terabaikan sering kali diasosiasikan dengan lemahnya tata kelola anggaran, kurangnya pengawasan internal, dan rendahnya komitmen terhadap kualitas pelayanan. Padahal, citra yang baik adalah modal utama agar masyarakat percaya pada kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi tersebut.
Lingkungan kerja yang tidak layak secara langsung berdampak pada kesehatan dan kinerja pegawai. Dinding yang lembap dan berlumut dapat memicu gangguan pernapasan serta alergi.
Lantai yang pecah dan berlubang berisiko menyebabkan kecelakaan kerja, seperti tersandung atau terjatuh. Toilet yang tidak berfungsi tentu menurunkan kenyamanan dan produktivitas pegawai setiap harinya. Jika pelaksana pelayanan sendiri tidak merasa nyaman dan aman, bagaimana mungkin masyarakat dapat mengharapkan pelayanan yang prima?
Selain itu, fasilitas penunjang yang layak termasuk toilet bersih dan ruang tunggu yang aman merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator reformasi birokrasi.
Masyarakat yang datang melayani berhak mendapatkan fasilitas yang mendukung kenyamanan mereka. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik otomatis akan menurun, terlepas seberapa baik pelayanan yang sebenarnya diberikan oleh para pegawainya.
Kantor Dinas Pendidikan adalah wajah pendidikan di daerah. Fasilitas yang baik bukan sekadar soal kebersihan, melainkan cerminan kesungguhan pemerintah daerah dalam menciptakan standar yang layak bagi seluruh elemen masyarakat. Masyarakat berharap Pemerintah Kota Tebing Tinggi segera menindaklanjuti perbaikan menyeluruh terhadap gedung kantor dinas ini, bukan hanya demi kenyamanan pegawai, melainkan demi menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan pelayanan yang benar-benar bermutu dan terhormat.(IMRAN)
