NIAS UTARA — Mediakompas.id — Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara menggelar rapat kerja dalam rangka membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat kerja tersebut dilaksanakan pada Jumat, 23 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai III DPRD Kabupaten Nias Utara. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Ya’aman Telaumbanua, dan dihadiri oleh para anggota DPRD, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
Selain membahas arah kebijakan anggaran Tahun 2027, rapat tersebut juga membahas evaluasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, termasuk berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
Pada awal rapat, Ketua DPRD Nias Utara Ya’aman Telaumbanua selaku pimpinan rapat mempersilakan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu untuk menyampaikan kondisi keuangan daerah serta perkembangan berbagai program strategis pemerintah daerah, baik yang sedang berjalan maupun yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaiannya, Bupati Amizaro Waruwu mengatakan bahwa rapat kerja antara pemerintah daerah dan DPRD tersebut memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya bersama untuk menjawab berbagai keraguan dan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman dalam melihat berbagai persoalan yang dihadapi daerah, khususnya terkait kondisi keuangan dan pelaksanaan pembangunan.
“Rapat yang kita laksanakan hari ini sangat penting sebagai wujud upaya lembaga pemerintah untuk menjawab keraguan di dalam masyarakat, menyatukan persepsi serta pemahaman terkait persoalan yang ada,” ujar Bupati.
Bupati mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Utara, kata dia, akan terus melakukan berbagai upaya maksimal untuk memastikan program pembangunan tetap dapat berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tahu bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengalami keterbatasan anggaran. Namun kami terus melakukan upaya-upaya maksimal dan tentu kita terus berdoa, karena kuasa Tuhan itu sangat besar,” ungkapnya.
Amizaro juga menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 terdapat kondisi fiskal yang cukup berat. Dengan penetapan APBD 2026 yang pada awalnya hanya mampu menjangkau kebutuhan hingga sekitar Agustus 2026, pemerintah daerah bersama DPRD terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kami mengatakan ini apa yang terjadi di Tahun Anggaran 2026, dengan penetapan APBD 2026 hanya sampai bulan Agustus 2026. Namun kuasa Tuhan luar biasa. Tentu ini merupakan upaya kita bersama sehingga kekurangan itu dapat teratasi dan masih ada pembangunan yang bisa kita lakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan DPRD dalam menyusun serta membahas KUA Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, penyusunan kebijakan anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta menetapkan program yang benar-benar menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat.
“Kami berharap atas kerja sama yang baik. Pemerintah dan DPRD akan melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2027 dan tentu akan memperhatikan program prioritas dan yang lebih prioritas,” jelasnya.
Bupati menambahkan, pada Tahun Anggaran 2027 Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan terus merencanakan pembangunan di masing-masing wilayah kecamatan. Namun, seluruh rencana tersebut tetap akan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah.
“Di Tahun Anggaran 2027 ini kita akan merencanakan pembangunan di masing-masing wilayah kecamatan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran,” pungkasnya.
Rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, sekaligus memastikan arah kebijakan pembangunan Tahun 2027 dapat disusun secara realistis, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Nias Utara.
(Efori Zendrato)
