Langkat-(Sumut)
Mediakompas.id_Sabtu:8 Agus 2026.
Puluhan kaum ibu mendominasi aksi pemblokiran jalan desa di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Kamis (6/8/2026).
Warga membentangkan tenda di tengah badan jalan sebagai bentuk protes atas tidak adanya kepastian pengaspalan menyeluruh pada tahun ini.
Aksi tersebut melumpuhkan total akses lalu lintas kendaraan, khususnya truk pengangkut material proyek minyak dan gas (migas) milik EMP Gebang.
Pemblokiran ini merupakan reaksi susulan setelah mediasi antara warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, DPRD Langkat, serta pihak perusahaan kembali menemui jalan buntu.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Langkat, Arie Ramadhany, menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan pengaspalan hotmix sepanjang 500 meter pada tahun anggaran ini.
Sisa pembangunan sepanjang 1 kilometer direncanakan berlanjut pada tahun depan.
Namun, skema pembangunan bertahap tersebut ditolak keras oleh masyarakat. Warga menuntut seluruh ruas jalan protokol desa yang rusak parah diselesaikan sekaligus tahun ini.
Kerusakan jalan yang berlangsung selama puluhan tahun diperparah oleh hilir mudik truk pasir dan pengangkut material galian C setiap hari.
“Kami sudah capek makan abu. Sudah puluhan tahun jalan kami belum diaspal. Setiap hari kami menghirup debu dari truk-truk yang melintas,” ujar seorang warga, Haryati, di lokasi aksi.
Warga juga menagih komitmen Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, beserta penegasan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang pernah digelar sebelumnya.
Dari pihak swasta, Field Coordinator EMP Gebang, Ronny Lilipaly, menyatakan bahwa perusahaan telah mengalokasikan anggaran Rp10 juta per bulan untuk penyiraman jalan tiga kali sehari guna meredam debu. EMP Gebang juga menawarkan opsi bantuan 200 dump truck material sertu jika kapasitas APBD Pemkab Langkat hanya mampu membiayai 500 meter aspal.
Tawaran tersebut kembali ditolak warga yang menganggap kegiatan penyiraman jalan di lapangan tidak berjalan efektif.
Menanggapi keluhan itu, Ronny berjanji mengambil langkah tegas terhadap pihak penyedia jasa penyiraman.
“Kalau memang penyiraman tidak dilakukan sesuai kontrak, saya akan evaluasi pelaksananya, bahkan memutus kontrak bila terbukti lalai,” tegas Ronny.
Situasi di lokasi mulai terkendali sekitar pukul 17.14 WIB setelah personel Polres Langkat dan Polsek Tanjung Pura memindahkan tenda warga dari badan jalan ke halaman rumah salah satu penduduk, sehingga arus kendaraan kembali dibuka.
Meski pemblokiran telah dibubarkan, warga menegaskan akan kembali menggelar aksi serupa jika Pemkab Langkat dan pihak terkait tidak memberikan kepastian terkait tuntutan pengaspalan tuntas di tahun ini.
Proses mediasi tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Langkat yakni Jul’Aidi Syam, Rahmat Rinaldi, Muhammad Rio, dan Mahalli Hakim.
Sementara dari unsur pengamanan diwakili oleh Kabag Ops Polres Langkat Kompol Firman Imanuel Perangin-angin, Kasi Humas IPTU M. R. Siregar, serta jajaran Kapolsek Tanjung Pura dan Koramil 11/Tanjung Pura.
(Sofyan)
