Pasaman – mediakompas.id
Di tengah gencarnya jargon pembangunan dan pengendalian banjir, warga Air Hangat, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, justru dihantui rasa was-was. Proyek pengerukan Sungai Batang Air Hangat yang disebut sebagai program normalisasi, kini berubah menjadi ancaman: makam leluhur dan masjid warga terancam terendam.
Ironis, pengerjaan dengan alat berat justru meninggalkan titik-titik rawan di sekitar pemakaman dan rumah ibadah. Alih-alih memberikan rasa aman, proyek yang seharusnya melindungi malah menebar kecemasan. Warga menyebut pengerjaan yang “setengah hati” ini bukan hanya berpotensi memicu banjir, tetapi juga merusak simbol sosial dan spiritual yang mereka junjung tinggi.
“Kalau memang untuk kepentingan rakyat, mengapa masjid dan makam dibiarkan terancam? Kami melihat seakan-akan proyek ini hanya formalitas, tanpa perencanaan matang,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Transparansi Jadi Pertanyaan Serius
Lebih dari sekadar risiko teknis, masyarakat menyoroti minimnya transparansi. Hingga kini, warga tidak pernah mendapatkan informasi resmi tentang besaran anggaran, pihak pelaksana, maupun mekanisme pengawasan proyek. Padahal, setiap rupiah anggaran adalah uang rakyat yang wajib dikelola secara terbuka dan akuntabel.
Ketertutupan seperti ini hanya melahirkan ketidakadilan baru: rakyat menanggung dampak lingkungan dan sosial, sementara keuntungan justru mungkin dinikmati oleh segelintir pihak.
Pembangunan Harus dengan Nurani
Kritik publik ini semestinya menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Pembangunan bukan sekadar menggali tanah dengan alat berat, tetapi tentang merawat kepercayaan publik, menjaga ekosistem, dan melindungi kepentingan sosial serta spiritual masyarakat.
Masjid bukan sekadar bangunan, makam bukan sekadar tanah kubur – keduanya adalah identitas, sejarah, dan harga diri warga. Mengabaikan hal itu sama saja dengan menafikan martabat masyarakat yang seharusnya dilayani.
Rakyat Tidak Menolak, Rakyat Menuntut Adil
Jika proyek semacam ini terus berjalan tanpa pengawasan ketat, tanpa keterbukaan, dan tanpa hati nurani, maka pembangunan hanya akan menjadi wajah baru dari ketidakadilan sosial. Pemerintah daerah, dinas teknis, hingga aparat penegak hukum perlu segera turun tangan: menegur pelaksana yang abai, mengaudit penggunaan anggaran, dan memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, pihak nagari maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi. Wali Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, saat dikonfirmasi juga masih bungkam.
Namun masyarakat Air Hangat menegaskan sikap mereka: mereka tidak menolak pembangunan. Yang mereka minta hanya satu – keadilan dan kepedulian.
Abdi Novirta
