JAKARTA, mediakompas.id
Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia dinilai menjadi momentum strategis untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih kuat, berkeadilan, dan menjawab kebutuhan pembangunan di seluruh penjuru negeri.
Pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan pandangan optimisnya terhadap Menteri Keuangan yang baru. Menurutnya, tantangan perekonomian nasional ke depan menuntut kebijakan fiskal yang tidak hanya menjaga stabilitas keuangan negara, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi dan ketahanan nilai tukar rupiah.
“Selamat kepada Menteri Keuangan yang baru. Kita berharap kehadiran beliau membawa energi baru bagi perekonomian nasional. Saya optimistis dengan kebijakan yang tepat, Indonesia mampu memperkuat rupiah dan menghadapi tekanan dolar AS,” ujar Prof. Sutan Nasomal, Rabu (17/9/2026).
Kebijakan Fiskal Berkeadilan Pusar–Daerah
Penguatan ekonomi nasional, lanjutnya, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan produktif, meningkatkan penerimaan negara, menjaga kesehatan APBN, sekaligus memperkuat sektor-sektor ekonomi di daerah.
“Daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Kebijakan fiskal dan transfer ke daerah harus memperhatikan aspek keadilan, kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, luas wilayah, jumlah penduduk, serta kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian nasional,” tegasnya.
“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru membawa harapan baru bagi daerah. Kebijakan keuangan negara harus memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan berjalan lebih adil, merata, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah
Prof. Sutan Nasomal juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Daerah perlu diberi ruang memadai untuk mengembangkan potensi ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik — dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah diperlakukan sama persis. Setiap daerah butuh dukungan yang proporsional sesuai kondisinya. Daerah dengan tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, maupun kemampuan fiskal rendah membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif,” jelasnya.
Ia juga mendorong Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, agar kebijakan nasional tidak hanya tepat secara makroekonomi, tetapi juga efektif di lapangan.
Ekonomi Daerah Adalah Kekuatan Nasional
Kebijakan fiskal, menurutnya, harus diarahkan memperkuat sektor produktif di daerah: infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan, UMKM, dan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Daerah bukan sekadar penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika ekonomi daerah tumbuh kuat, fondasi ekonomi nasional pun semakin kokoh,” tegasnya.
Tantangan nilai tukar rupiah dan tekanan ekonomi global, lanjutnya, harus dijawab dengan memperkuat fundamental ekonomi, bukan sekadar kebijakan jangka pendek.
“Harapan kita sederhana: Menteri Keuangan yang baru menjadi energi baru bagi Indonesia. Fiskal negara harus menjadi instrumen pembangunan dan pemerataan, sekaligus menjaga kesehatan APBN. Dengan ekonomi yang produktif dan fundamental yang kuat, Indonesia semakin mampu menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk tantangan nilai tukar dolar,” pungkas Prof. Sutan Nasomal.
Prof. Sutan Nasomal dikenal sebagai Pakar Hukum Internasional dan ekonom yang aktif di bidang hukum, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan.
(Abdi Novirta)
