Langkat-(Sumut)
Mediakompas.id_Minggu:9 Agus 2026.
Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan masyarakat.
Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai kawasan dinilai telah mengganggu aktivitas warga dan memunculkan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Langkat segera merealisasikan pengaspalan serta perbaikan ruas-ruas jalan yang kondisinya memprihatinkan.
Keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan bukan merupakan persoalan baru.
Sejumlah warga mengaku harus beraktivitas di tengah kondisi jalan yang berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui, terutama ketika hujan turun.
Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, hingga akses menuju fasilitas pendidikan dan pelayanan publik.
Desakan masyarakat bahkan dalam beberapa kesempatan berkembang menjadi aksi protes di lapangan.
Warga menilai janji maupun komitmen pemerintah daerah terkait perbaikan jalan perlu segera diwujudkan dalam bentuk pekerjaan fisik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu aksi tersebut terjadi di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, ketika warga melakukan aksi blokir jalan sebagai bentuk protes terhadap kondisi ruas jalan yang rusak sekaligus mendesak pemerintah daerah segera melakukan pengaspalan.
Aksi tersebut menjadi gambaran kuat mengenai tingginya keresahan masyarakat terhadap persoalan infrastruktur.
Warga berharap pemerintah tidak hanya memberikan tanggapan ketika masyarakat melakukan aksi, tetapi juga memiliki langkah konkret dan terukur untuk menyelesaikan kerusakan jalan.
Bagi masyarakat, keberadaan jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar. Jalan menjadi urat nadi yang menghubungkan permukiman dengan pusat perdagangan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta berbagai pusat pelayanan pemerintahan.
Kerusakan jalan juga berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan memperlambat aktivitas masyarakat.
Bagi warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan maupun usaha kecil, kondisi jalan yang buruk dapat menjadi hambatan dalam membawa hasil produksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan, kemudian menetapkan skala prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan serta kepentingan masyarakat.
Warga juga berharap setiap komitmen pemerintah mengenai pengaspalan jalan disertai kejelasan mengenai lokasi, waktu pelaksanaan, sumber anggaran, serta target penyelesaian.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan dan dapat ikut melakukan pengawasan.
Persoalan jalan rusak di Langkat pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketika warga telah menyampaikan keluhan dan tuntutan secara terbuka, pemerintah diharapkan memberikan respons melalui tindakan nyata.
Aksi blokir jalan yang dilakukan warga Pematang Cengal hendaknya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat harus menutup akses jalan atau melakukan aksi protes terlebih dahulu agar persoalan infrastruktur mendapatkan perhatian.
Masyarakat kini menunggu realisasi, bukan sekadar janji.
Perbaikan jalan yang selama ini diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan demi mendukung aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.
Pemerintah daerah memiliki pekerjaan besar untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terlihat dalam perencanaan dan anggaran, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk jalan yang layak dan dapat digunakan masyarakat.
(Sof)
