Tebing Tinggi.Mediakompas.id.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tebing Tinggi menyampaikan seruan aksi sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan demokrasi yang dinilai semakin dirasakan masyarakat. Dalam pernyataan sikapnya, GMNI menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai agent of change dan social control yang berkewajiban mengawal jalannya pemerintahan demi kepentingan rakyat.
Melalui dokumen seruan aksi yang diterbitkan, GMNI menyoroti berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, persoalan energi, hingga melemahnya daya beli masyarakat.
Ketua dan jajaran pengurus GMNI DPC Tebing Tinggi menilai pemerintah harus hadir secara nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat, bukan hanya berfokus pada target pembangunan semata.
Mereka menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas sebagaimana amanat konstitusi.
Dalam tuntutannya, GMNI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan ekonomi.
Selain itu, GMNI juga meminta evaluasi tata kelola energi nasional, khususnya terkait distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai masih menjadi persoalan di sejumlah daerah, termasuk Kota Tebing Tinggi.
Tak hanya itu, organisasi mahasiswa tersebut menolak segala bentuk tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Menurut mereka, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga dan dihormati.
GMNI turut meminta pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyalahgunaan anggaran. Mereka menilai program yang menggunakan dana negara harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam aspek demokrasi, GMNI menolak kebijakan yang berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik dan mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi serta penguatan lembaga pengawas untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, memperkuat sektor pertanian, mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Sorotan lain disampaikan terkait penempatan aparat TNI dan Polri di ranah sipil yang dinilai harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip reformasi agar tidak mengganggu tatanan demokrasi.
Di sektor ketenagakerjaan, GMNI mendesak pemerintah merealisasikan penciptaan 19 juta lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.
Mereka menekankan pentingnya perlindungan pekerja, upah yang layak, dan kepastian masa depan bagi generasi muda Indonesia.
GMNI DPC Tebing Tinggi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik demi terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang sehat di Indonesia.
Suhairi. (Gogon)
