Pasaman, Mediakompas.id
Bupati Pasaman, Welly Suhery, melontarkan ultimatum keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara terkait rendahnya kedisiplinan dalam pengelolaan aset daerah. Peringatan tersebut disampaikan saat memimpin apel organik di halaman Kantor Bupati Pasaman, Senin (4/5/2026).
Di hadapan pejabat eselon II, III, IV hingga seluruh staf ASN, Welly menyampaikan secara tegas berbagai temuan yang sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketidaktertiban penggunaan kendaraan dinas yang menggambarkan lemahnya rasa tanggung jawab aparatur.
Beberapa pelanggaran yang ditemukan antara lain kendaraan dinas tidak diparkir di garasi resmi, belum terpasang stiker identitas daerah, serta tidak dilengkapi dokumen kelengkapan yang sah.
“Ini bukan pelanggaran kecil, melainkan menyangkut akuntabilitas dan integritas kerja. Jangan ada yang bermain-main dengan barang milik daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan, setiap penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan serta tanpa izin resmi dari kepala daerah merupakan pelanggaran serius yang dapat diproses hingga ke ranah hukum.
“Saya tegaskan tidak ada toleransi. Siapa pun yang menyalahgunakan aset daerah, siap menghadapi konsekuensi yang berlaku,” tambahnya.
Sebagai langkah nyata, Bupati memerintahkan instansi terkait khususnya Badan Keuangan Daerah untuk segera melakukan penertiban secara menyeluruh.
“Mulai hari ini juga, jalankan pengawasan ketat. Tertibkan seluruh aset yang ada. Ambil tindakan tegas sesuai aturan, tidak boleh ada yang dibiarkan,” perintahnya.
Menurutnya, kedisiplinan mengelola aset menjadi dasar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan bertanggung jawab.
“Tidak perlu berbicara soal kinerja tinggi, jika hal yang paling mendasar saja masih diabaikan,” ujarnya.
Target PAD Dikebut, ASN Diminta Tinggalkan Pola Kerja Lambat
Selain persoalan aset, Bupati juga mendorong percepatan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dinilai belum berjalan secara optimal. Seluruh instansi diminta bergerak cepat dan meninggalkan cara kerja yang lamban serta konvensional.
“Segera adakan rapat khusus percepatan. Susun langkah nyata agar target pendapatan dapat tercapai tepat waktu,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa birokrasi tidak lagi memiliki ruang untuk bekerja tanpa arah dan kecepatan.
“Kita tidak punya waktu bekerja lambat. Semua hasil kerja harus terukur, cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Welly.
(Abdi Novirta)
