Tebing Tinggi —Mediakompas.id.
Kebijakan penggusuran kawasan PJK Inpres di Kota Tebing Tinggi kembali menuai sorotan publik.
Seorang ibu bersama anaknya yang telah bermukim selama kurang lebih 25 tahun di kawasan tersebut kini terancam kehilangan sumber penghidupan setelah tempat tinggal sekaligus lokasi usaha mereka digusur.
Pengaduan ini disampaikan oleh warga kepada salah satu perwakilan masyarakat, Gogon, yang kemudian meneruskan keluhan tersebut kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi.
Dalam aduan itu disebutkan bahwa sang ibu selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi kecil di kawasan PJK Inpres, seperti memarut kelapa dan menjahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
terdampak adalah seorang ibu dan anaknya yang telah lama menetap dan berusaha secara mandiri di PJK Inpres.
Mereka bukan pendatang baru, melainkan bagian dari masyarakat yang telah hidup dan berkontribusi secara ekonomi di wilayah tersebut selama seperempat abad.
penggusuran kawasan PJK Inpres yang mengakibatkan ibu tersebut kehilangan tempat tinggal sekaligus lokasi berjualan.
Meski ibu tersebut mengaku tidak mempermasalahkan penggusuran sebagai kebijakan pemerintah, namun dampak lanjutan berupa hilangnya tempat mencari nafkah menjadi persoalan serius yang kini dihadapi.
peristiwa ini terjadi di kawasan PJK Inpres, Kota Tebing Tinggi, yang saat ini tengah mengalami penataan wilayah oleh pemerintah daerah.
pengaduan ini disampaikan setelah proses penggusuran berlangsung dan ibu tersebut tidak lagi memiliki tempat untuk melanjutkan aktivitas ekonominya.
persoalan ini menjadi penting, karena penggusuran tanpa solusi lanjutan berpotensi menciptakan masalah sosial baru.
Hilangnya akses ekonomi bagi warga kecil dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat rentan.
harapan masyarakat disampaikan, agar Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Pj Wali Kota dapat memberikan perhatian khusus dan solusi konkret.
Bentuk bantuan yang diharapkan antara lain penyediaan tempat usaha pengganti, relokasi yang manusiawi, atau program pemberdayaan ekonomi agar ibu dan anak tersebut dapat kembali mandiri.
Gogon selaku penyampai aspirasi menegaskan bahwa permohonan ini murni bersifat kemanusiaan.
“Kami mohon kebijaksanaan Bapak Wali Kota untuk membantu ibu dan anak ini.
Selama puluhan tahun mereka hidup dari kerja keras, bukan meminta-minta,” ujarnya.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan penataan kota dengan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Publik kini menanti langkah konkret Pemko Tebing Tinggi agar pembangunan tidak meninggalkan luka sosial bagi warganya.
Suhairi (Gogon)
