Jakarta :mediakompas id.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid bersama Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan mengunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN Sabang, di Jalan Agus Salim, Jakarta,.
Senin (11/11/2024).
Dalam kunjungan nya, Menteri Nusron memberikan pengarahan kepada jajaran terkait program kerja ke depan, terutamanya dalam hal penataan sumber daya manusia (SDM).
Nusron mengatakan Langkah pertama adalah penataan SDM, mutasi, jika ada yang lebih dari dua tahun di posisi saat ini, perlu adanya rotasi. Supaya teman-teman punya pengalaman di tempat yang berbeda beda.
Agar bisa menjadi seorang pemimpin yang punya cara pandang yang luas dan holistik. Jika cara berpikirnya holistik, maka jadinya tidak ego sektoral. Tidak berada di comfort zone, tidak moral hazard”ucap Nusron.
Nusron juga berbicara soal jenjang karier di Kementerian ATR/BPN agar berjalan dengan baik.
“Saya juga sudah sepakat buat career path Kalau Eselon 4 atau Fungsional mau ke Eselon 3, harus berkarier di Kantor Pertanahan (Kantah) dulu. Kantah satu daerah ke daerah yang lain. Begitu juga yang ingin ke Eselon 2. Hal ini agar sistemnya berjalan dengan adil,” sambungnya
Dalam pertemuan ini, Menteri Nusron juga bicara soal pengawasan kinerja di Kementerian ATR/BPN.
Beliau menghimbau kepada seluruh insan Inspektorat Jenderal (Irjen) agar senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan intern di Kementerian ATR/BPN.
“Saya berbicara di Rapat Pimpinan (Rapim) bahwa Itjen itu harus keras. Dalam pemerintahan itu ada governance, crisis management dan compliance , Governance itu ada di masing-masing satuan kerja, sedangkan crisis management dan compliance ini berjalan di Itjen. Inspektorat harus galak dan disegani,”tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron Wahid dan Wakil Menteri Ossy Dermawan bertemu dengan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria, Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Inspektorat Jenderal, serta Badan Bank Tanah.(Mhd.amin)
