Dharmasraya – mediakompas.id
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman LSM P2NAPAS Ahmad Husein, Pertanyakan Rencana Aksi (Aksi Plan) tindak lanjut rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Pemkab Dharmasraya tahun anggaran 2023.
Ahmad Husein Ketua LSM P2NAPAS mengatakan sejumlah temuan BPK tersebut diantaranya,
1. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai
2. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa
Belanja Honorarium
3. Data Peserta Penerima Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Belum Sepenuhnya Akurat
4. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai dengan Kondisi Senyatanya, Belum Dibayarkan kepada Penyedia Jasa, serta Kekurangan
Penyetoran Pajak ke Kas Negara.
5. Kekurangan Volume atas Enam Paket
Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan
Bangunan pada Dinas Pendidikan
6. Kekurangan Volume atas Enam Paket
Pekerjaan Belanja Modal Jalan pada
Dua SKPD
Dari sejumlah temuan BPK tersebut sesuai dengan surat Pernyataan Bupati Dharmasraya pada 29 Januari 2024, diketahui Pemkab Dharmasraya akan menindaklanjuti temuan BPK tersebut selama 60 hari.
( Abdi Novirta )
