Tebing Tinggi – Mediakompas. Id.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polres Tebing Tinggi dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan anggaran negara, hingga isu supremasi sipil.
Melalui pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi, HMI menegaskan bahwa mereka hadir sebagai penyambung aspirasi rakyat, bukan sekadar melakukan aksi simbolis.
Massa menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Dalam orasinya, HMI menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai agent of change, social control, dan penjaga nilai-nilai demokrasi.
Karena itu, mereka menegaskan tidak akan tinggal diam ketika melihat berbagai persoalan yang dinilai berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Aksi tersebut mengusung lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, HMI mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut mereka, anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta benar-benar diprioritaskan bagi kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.
Kedua, massa aksi meminta pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Mereka menilai tingginya harga pangan dan BBM semakin membebani masyarakat, khususnya kalangan buruh, petani, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketiga, HMI mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam pandangan mereka, kedua program tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, serta tidak menjadi beban baru bagi keuangan negara.
Keempat, massa aksi menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk militerisme di ranah sipil. HMI menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil sebagaimana semangat reformasi, serta meminta pemerintah memastikan tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.
Selain empat poin tersebut, HMI juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam pernyataannya, massa meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik, bersedia melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap belum efektif, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Koordinator aksi menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan secara damai dan tetap berada dalam koridor hukum. Massa menyebut penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan guna memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif. Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar lokasi tetap terkendali tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti.
Aksi HMI ini menjadi bagian dari dinamika penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan nasional.
Para demonstran berharap pemerintah dapat mendengar tuntutan yang disampaikan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat luas.
Suhairi. (Gogon)
